UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Calon Bisa Maju Pakai Dukungan Ormas

JAKARTA-- Peneliti, advokat, hingga mahasiswa mengajukan uji materiil terhadap UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah jalur independen atau perseorangan.
Para pemohon itu adalah pengamat, Ahmad Farisi; Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Fahrur Rozi; dan Advokat, Abdul Hakim.

Pada intinya, pemohon ingin calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon walikota/wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat (ormas).

Permohonan ini tercatat dengan Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024. Mereka menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU Pilkada.

Baca :

• Rekapitulasi DPB Triwulan III 2025 di Kampar Berjalan Lancar, KPU Tegaskan Komitmen Pemutakhiran Data Pemilih
• Penetapan KPU Siak, Dr. Afni -Syamsurizal Tinggal Menunggu Dilantik

Abdul mengatakan dengan diberlakukannya norma pada pasal itu, menjadi sulit bagi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif. Sebab, seluruh calon yang maju pada kontestasi pilkada ini didominasi oleh calon yang diusulkan partai politik.

Hal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar moralitas dan hak konstitusional untuk mendapat kedudukan yang sama, kepastian hukum, dan kemudahan dalam mengakses hak yang diatur dalam undang-undang.