Sumur Rp150 Juta dan Cara Kita Membaca Angka

KERIBUTAN di ruang publik itu bermula dari sebuah percakapan singkat. Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Presiden RI Prabowo Subianto menanyakan biaya pembangunan sumur bor bagi warga terdampak bencana. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut angka sekitar Rp100 juta. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menimpali, biayanya bisa mencapai Rp150 juta, bergantung kondisi tanah.

Angka itu kemudian melompat ke media sosial. Di sana, ia berdiri sendirian - tanpa konteks teknis, tanpa penjelasan skala, tanpa perbandingan. Reaksi pun cepat datang. Banyak yang terkejut. Tidak sedikit yang mempertanyakan. Sebagian langsung menyimpulkan: mahal.

Presiden justru menilai sebaliknya. Rp150 juta, menurut Prabowo, adalah biaya yang terjangkau, selama mencakup seluruh pekerjaan dan tenaga yang terlibat. Bahkan ia mengingatkan agar prajurit yang bekerja tetap mendapatkan honor. Suasana rapat mencair. KSAD tertawa. Percakapan selesai. Namun polemik baru saja dimulai.

Baca :

• Jaket Desain Khusus Bupati Siak Terjual Rp8 Juta, Donasi Korban Bencana Sumatera Tembus Miliaran Rupiah
• Operasi Senyap KPK di Banten, Oknum Jaksa Diamankan dan Rp 900 Juta Disita

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono kemudian memberi penjelasan. Sumur bor yang dimaksud bukan sumur untuk satu rumah. Ia mencontohkan proyek di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah - sumur yang mampu melayani hingga 500 kepala keluarga. Program itu, kata Donny, juga menggunakan sistem pompa hidram, dengan aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk irigasi.

Di titik inilah persoalan sesungguhnya muncul: persepsi publik tentang “sumur” tidak pernah tunggal, sementara diskusi publik sering kali menyederhanakannya menjadi pengalaman personal.