|
PEKANBARUEXPRESS
|
![]() |
|||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
JAKARTA – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkomitmen menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. Komitmen PHR tersebut diganjar dengan pencapaian predikat Baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Capaian tersebut disampaikan BPKP pada Exit Meeting Assessment GCG yang digelar Jakarta pada Senin (8/5/2023). BPKP memaparkan PHR mendapat skor di atas 75 (predikat Baik).
Asesmen dengan hasil Baik pada seluruh aspek penilaian GCG yang pertama kali dilakukan oleh External Assessor dalam hal ini BPKP untuk PHR, merupakan capaian yang sangat signifikan bagi anak usaha Pertamina ini. Penilaian BPKP dilakukan terhadap sejumlah parameter pengujian GCG, antara lain dalam Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Aspek Dewan Komisaris, Aspek Direksi dan Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
UIR Raih Penghargaan Media Perguruan Tinggi Pilihan di Anugerah Media Siber 2025 SMSI Riau
Riau Petroleum Rokan Raih Penghargaan Excellence Humas dan Keterlibatan Publik
“PHR menempatkan GCG sebagai pondasi bisnis dan operasi perusahaan. Bagi kami, penilaian ini bukan semata-mata untuk mengejar skor, namun lebih dari itu, yaitu bagaimana implementasi tata kelola yang baik di PHR diterapkan secara terus-menerus dengan lebih baik lagi,” tegas Corporate Secretary PHR Rudi Ariffianto.
Periode penilaian dilakukan berdasarkan penerapan GCG tahun buku 2022 dengan telah melalui serangkaian asesmen yang dimulai dari 6 Februari hingga 18 April 2023. Rangkaian asesmen bertujuan untuk mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dan memonitor konsistensi penerapan GCG perusahaan.
“Apresiasi kepada PHR karena di tahun pertama penilaian berhasil mencapai skor penilaian Baik, yang mana sangat jarang ada perusahaan yang langsung bisa mendapatkan skor seperti ini di atas rata-rata,” ujar Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Susilo Widhyantoro.